Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia

  • Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM AHM

Abstract

Tindak kejahatan yang mencuat ke permukaan telah dirasakan dan semakin multidimensional. Hal ini sering terjadi hampir di seluruh negara-negara belahan dunia terutama aksi kejahatan terorisme. Keamanan negara lebih banyak berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini. Perubahan model ancaman terorisme merupakan permasalahan yang perlu segera tindakan konkret dari negara. Kebijakan negara mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. Permasalahan penelitian ini adalah apabila ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia, pemberantasan Tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terorisme bukan lagi merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik dan ideologi yang mengganggu Keamanan Nasional, bahkan kedaulatan serta bentuk negara sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu penegakan hukum dan operasi militer.


Crimes that have surfaced have been felt and are increasingly multidimensional. This often happens in almost all countries around the world, especially acts of terrorism. State security plays an important role in overcoming this criminal act of terrorism. The change in the model of the threat of terrorism is a problem that requires immediate concrete action from the state. State policy issued Law no. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The problem of this research is that when viewed from the constitutional law in Indonesia, the eradication of criminal acts of terrorism is divided into 2 (two) forms, namely law enforcement and military operations. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study indicate that terrorism is no longer an ordinary crime because it has political and ideological motives that interfere with National Security, even sovereignty and the form of the state so that the eradication of the Crime of Terrorism is divided into 2 (two) forms, namely law enforcement and military operations.


 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Khawarizmi, D. A. (2011). “Pengertian Kewenangan.” Negarahukum.Com. http://www.negarahukum.com/hukum/ pengertian-kewenangan.html
Budiardjo, M. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Hadjon, P. M. (1996). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia. Media Pratama.
Harmanto, D. N. (2019). “Ringkasan Disertasi tentang ISIS-Indonesia Pada Program Pascasarjana Kriminologi FISIP UI.” Universitas Indonesia.
Huda, N. (2005). Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview. UII Press.
Imran, E. (2018). “Kewenangan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” In Advokasi Hukum & Operasi (46th ed.).
Kapolri. (2017). “Pidato Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Menekankan Pentingnya Soft Approach Guna Memperkuat Hard Approach.” Merdeka.Com.

Karnavian, T. M. (2014). Explaining Islamist Insurgencies. Insurgency and Terrorism Series, 3. https://doi.org/https://doi.org/10.1142/p948
Lev, D. S. (2014). Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan. LP3ES.
Lubis, A. F. (2020). “Wawancara Langsung dengan Aman Abdurrahman di MakoBromib.”
Marc, S. (2008). Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press.
Mbai, A. (2011). Terorisme dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. PPSA XVII Lemhannas.
Mukhtar, S. (2015). Kebijakan Anti Terorisme di Indonesia, Studi Proses Politik dalam Pembahasan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. In Disertasi Universitas Indonesia.
Mulyosudarmo, S. (2014). Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan).
Post, J. M. (2015). Root Causes of Terrorism (Myths, Reality and Ways Forward). Routledge.
Sanjata, J. J. (2020). “Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman WMD.” Universitas Indonesia.
Setiardja, A. G. (2014). Dialektika Hukum Dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Kanisius.
Soekanto, Soerjono; Mamudji, S. (1994). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Wilkinson, Paul; Lacquer, W. (1997). “The Age of Terrorism.” International Security, 27(2002).
Published
2021-08-25
How to Cite
LUBIS, Arief Fahmi. Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 251-258, aug. 2021. ISSN 2656-940X. Available at: <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/382>. Date accessed: 28 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.382.