Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon)

  • Rabith Madah Khulaili Harsya IAIN Syekh Nurjati Cirebon
  • Umdah Aulia Rahma UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract

The conversation about corruption seems to have no end. This phenomenon is indeed very interesting to study, especially in a situation like today, where there are indications that reflect the people's distrust of the government. The demand for clean government is getting tougher, following the recent economic crisis, as well as the very slow economic growth in Indonesia. The corrupt behavior of central and regional government bureaucratic officials certainly has an impact on the development process and service to the community, where civil servants as state servants and public servants are supposed to be the spearheads in order to realize a government free from corruption, collusion, and nepotism, but instead become perpetrators of criminal acts. corruption as is happening today. The purpose of this study was to find out the perception of abusing authority in the Corruption Eradication Act, to find out husband and wife committing a criminal act of corruption together, what are the contributing factors, whether economic factors or lifestyle factors, and to know the role of husband and wife in the household. , so that husbands and wives can fall into acts against formal law and Islamic religious law. This research method is carried out using qualitative research, a research process and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku-Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Fariz, Donal. dkk., Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014
Hadjon, Philiphus M. dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012
Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
Immanuel Patiro, Yopie Mayora. Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Keni Media, 2012
Latif, Abdul. Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Jakarta: FH UII Press, 2015
Moeimam, Susi dan Steinhauer, Hein. Kamus Belanda-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005
Nurjana, Igm. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Bandung: Pustaka Pelajar, 2010
Ompu Sunggu, Tubur. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2012
Parmono, Budi. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Disertasi, Malang: Fakultas Hukum UB, 2011
Philipus M. Hadjon, Kisi-kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas), Jakarta: Transparansi International Indonesia, 2008
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2006
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Jurnal
Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011), Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013
Suharyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014
Suhariyono AR, Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Perspektif, Edisi Januari Volume XVII No. 1 Tahun 2012
Supandi (Hakim Agung), dalam diskusi mengenai pemberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, detiknews.com, senin 30 Mar 2015, 12:26 Wib
Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, Jurrnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015
Wasis Susetio, Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013

Undang-Undang
Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Published
2024-01-04
How to Cite
HARSYA, Rabith Madah Khulaili; RAHMA, Umdah Aulia. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon). Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 1, n. 4, p. 305-318, jan. 2024. ISSN 2987-9752. Available at: <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1556>. Date accessed: 03 mar. 2024. doi: https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1556.
Section
Articles